SISTEM NEGARA HUKUM PANCASILA

BAB I

PENDAHULUAN

Istilah negara hukum dalam berbagai literatur tidak bermakna tunggal, tetapi dimaknai berbeda dalam tempus dan locus yang berbeda, sangat tergantung pada idiologi dan sistem politik suatu negara. Karena itu Tahir Azhary, (Tahir Azhary, 2003: 83) dalam penelitiannya sampai pada kesimpulan bahwa istilah negara hukum adalah suatu genus begrip yang terdiri dari dari lima konsep, yaitu konsep negara hukum menurut Al Qur’an dan Sunnah yang diistilahkannya dengan nomokrasi Islam, negara hukum menurut sistem Eropa kontinental yang disebut rechtstaat, system  rule of law, system  socialist legality serta konsep negara hukum Pancasila. Begitu juga Oemar Seno Adji (Lihat Seno Adjie, 1980) menemukan tiga bentuk negara hukum yaitu rechtstaat dan rule of law, socialist legality dan negara hukum Pancasila. Menurut Seno Adji antara rechtstaat dan rule of law memiliki basis yang sama. Menurut Seno Adji, konsep rule of law hanya pengembangan semata dari system  rechtstaats. Sedangkan antara konsep rule of law dengan socialist legality mengalami perkembangan sejarah dan idiologi yang berbeda, dimana rechtstaat dan rule of law berkembang di negara Inggris, Eropa kontinental dan Amerika Serikat sedangkan socialist legality berkembang di negara-negara komunis dan sosialis. Namun ketiga system  itu lahir dari akar yang sama, yaitu manusia sebagai titik sentral (antropocentric) yang menempatkan rasionalisme, humanisme serta sekularisme sebagai nilai dasar yang menjadi sumber nilai Pada sisi lain system  nomokrasi Islam dan konsep negara hukum Pancasila menempatkan nilai-nilai yang sudah terumuskan sebagai nilai standar atau ukuran nilai. System nomokrasi Islam mendasarkan pada nilai-nilai yang terkandung pada Al Qur’an dan Sunnah sedangkan negara hukum Pancasila menjadikan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai standar atau ukuran nilai sehingga kedua system ini memiliki similiaritas yang berpadu pada pengakuan adanya nilai standar yang sudah terumuskan dalam naskah tertulis. Disamping itu kedua system ini menempatkan manusia, Tuhan, agama dan negara dalam hubungan yang tidak dapat dipisahkan.

BAB II

PEMBAHASAN

A.    PANCASILA SEBAGAI SUMBER HUKUM NASIONAL

Upaya mewujudkan Pancasila sebagai sumber hukum adalah dijadikannya Pancasila sebagai sumber bagi penyusunan  norma hukum di Indonesia. Negara Indonesia memiliki  hukum nasional yang merupakan satu kesatuan sistem hukum. Sistem hukum Indonesia itu bersumber dan berdasar pada pancasila sebagai norma dasar bernegara. Pancasila berkedudukan sebagai grund norm (norma dasar) atau staat fundamental norm (norma fundamental negara) dalam jenjang norma hukum di Indonesia.

Nilai nilai pancasila selanjutnya dijabarkan dalam berbagai peraturan perundangan yang ada. Perundang undangan, ketetapan, keputusan, kebijaksanaan, pemerintah, program program pembangunan, dan peraturan peraturan lain pada hakikatnya merupakan nilai instrumental sebagai penjabaran dari nilai nilai dasar pancasila.

Sistem hukum di Indonesia membentuk tata urutan peraturan perundang-undangan. Indonesia baru mempunyai pengaturan secara tertulis mengenai hierarki peraturan perundang undangan ditahun 1966 melalui TAP MPRS No. XX/MPRS/1966 dengan susunan sebagai berikut:

1.      Undang-undang Dasar 1945

2.      Ketetapan MPR

3.      Undang-undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang

4.      Peraturan Pemerintah

5.      Keputusan Presiden

6.      Peraturan-peraturan pelaksananya, seperti:

Ø  Peraturan Menteri

Ø  Instruksi Menteri

Ø  Dan lain-lainnya

 Tata urutan peraturan perundang-undangan diatas hanya betrlaku selama 34 tahun seiring kehendak reformasi yang menggandeng konsep otonomi daerah maka TAP MPRS No. XX/MPRS/1966 digantikan dan diatur dalam ketetapan  MPR No. III/MPR/2000 tentang sumber hukum dan tata urutan perundang-undangan sebagai berikut.

a. Undang-Undang Dasar 1945

b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia

c. Undang-undang

d. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu)

e. Peraturan Pemerintah

f. Keputusan Presiden

g. Peraturan Daerah

Dan yang terakhir hingga saat ini TAP MPR No III/MPR/2000 ini hanya berlaku selama empat tahun, karena dipandang mengandung kesalahan yang cukup mendasar terutama pada penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang dibawah Undang-Undang  yang artinya PERPU tersebut tidak dapat menggantikan UU, padahal hakekatnya PERPU sangat diperlukan untuk mengganti UU dalam situasi yang penting atau dalam keadaan yang memaksa. Kalau derajat atau pada letaknya ada dibawah mana munkin bisa menggantikan yang lebih tinggi derajatnya dan lebih tinggi dan pengaturan ini bertentangan pula dengan UUD 1945.kemudian perspektif hukum administrasi karakter ketetapan MPR bersifat penetapan (beschikking), tidak bersifat mengatur (regeling), sementara salah satu syarat dari perundang-undangan adalah mengatur (regeling) dengan demikian ketetapan MPR bukanlah bagian dari perundang-undangan. Atas pemikiran tersebut, maka pada tanggal 24 mei 2004, TAP MPR No. III/MPR/2000 dicabut dan digantikan oleh No. 10 Tahun 2004  tentang pembentukan  Peraturan perundang-undangan juga  menyebutkan adanya jenis dan  hierarki peraturan  perundang - undangan sebagai berikut:

a. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

b. Undang-undang/peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perpu)

c. Peraturan pemerintah

d. Peraturan presiden

e. Peraturan daerah.

Pasal  2 Undang-undang No. 10 Tahun 2004  menyatakan bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum  negara. Hal ini sesuai dengan  kedudukannya sebagai dasar (filosofis)  negara sebagaimana tertuang dalam pembukaan UUD 1945 Alinea IV.

B.     HILARKI TATA ATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

Hirarki adalah penjenjangan setiap jenis peraturan perundang-undangan yang didasarkan pada dasar bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak bisa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Kekuatan hukum peraturan perundang-undangan adalah sesuai dengan hirarkinya. Hirarki peraturan perundang-undangan di Indonesia berdasar pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 adalah:

1.      Undang-Undang Dasar 1945. UUD 1945 merupakan hukum dasar dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.

2.      Undang-Undang (UU) / Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perpu). Hukum (UU) adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPR dengan persetujuan Presiden. Sedangkan perpu adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh presiden dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa yaitu hak-hak asasi manusia, hak dan kewajiban warga negara, penegakan kedaulatan negara serta pembagian kekuasaan negara, wilayah negara dan pembagian daerah, kewarganegaraan dan kependudukan, dan keuangan negara.

3.      Peraturan Pemerintah (PP). Merupakan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh presiden berisi materi untuk menjalankan UU sebagaimana mestinya.

4.      Peraturan Presiden (Perpres). Merupakan peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh presiden berisi materi yang diperintahkan oleh UU atau materi untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah (PP).

5.      Peraturan Daerah (Perda). Merupakan peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Kepala Daerah. Materi muatan Perda adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Peraturan Daerah yang dimaksud adalah Peraturan Daerah Provinsi yang dibuat oleh DPRD Provinsi bersama dengan Gubernur, Peraturan Daerah Kabupaten / Kota yang dibuat oleh DPRD Kabupaten / Kota bersama Bupati / Walikota, dan Peraturan Desa / peraturan yang setingkat dibuat oleh Badan Perwakilan Desa (BPD) bersama dengan kepala desa atau nama lainnya.

a.      Sejarah Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia

Sejak bangsa kita merdeka pada tahun 1945, Indonesia baru mempunyai pengaturan secara tertulis mengenai hierarki peraturan perundang undangan ditahun 1966 melalui TAP MPRS No. XX/MPRS/1966 dengan susunan sebagai berikut:

1.      Undang-undang Dasar 1945

2.      Ketetapan MPR

3.      Undang-undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang

4.      Peraturan Pemerintah

5.      Keputusan Presiden

6.      Peraturan-peraturan pelaksananya, seperti:

Ø  Peraturan Menteri

Ø  Instruksi Menteri

Ø  Dan lain-lainnya

Keberlakuan TAP MPRS No. XX/MPRS/1966 berlangsung selama 34 tahun.seiring kehendak reformasi tahun 1999, dengan dorongan yang besar dari berbagai daerah di Indonesia untuk mendapatkan otonomi yang lebih luas serta semakin kuatnya ancaman disintegrasi bangsa, pemerintah mulai mengubah konsep otonomi daerah. Maka lahirlah Undang Undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (telah diganti dengan UU No. 32 Tahun 2004) dan Undang-undang  No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan  Keuangan Pusat dan Daerah (telah diganti dengan UU No. 33 Tahun 2004). Perubahan  ini  tentu  saja berimbas pada tuntutan perubahan terhadap tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Karena itulah, dibuat Ketetapan MPR No. III/MPR/2000 Tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang. Kalau selama ini Peraturan Daerah (Perda) tidak dimasukkan dalam tata urutan peraturan perundang-undangan, setelah lahirnya Ketetapan MPR No. II Tahun 2000, Perda ditempatkan dalam tata urutan tersebut setelah Keputusan Presiden.

Lengkapnya, tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia setelah tahun 2000 adalah sebagai berikut:

1.      Undang-undang Dasar 1945

2.      Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat

3.      Undang-undang

4.      Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang

5.      Peraturan Pemerintah

6.      Keputusan Presiden

7.      Peraturan Daerah 

b.      Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan Saat ini

Pada tanggal 24 Mei 2004 lalu, DPR telah menyetujui RUU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (PPP) menjadi UU No. 10 Tahun 2004, yang berlaku efektif pada bulan November 2004. Keberadaan undang-undang ini sekaligus menggantikan pengaturan tata urutan peraturan perundang-undangan yang ada dalam Ketetapan MPR No. III Tahun 2000.

Tata urutan peraturan  perundang-undangan dalam UU  PPP ini diatur dalam Pasal 7 sebagai berikut:

1.      Undang-undang Dasar 1945

2.      Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang

3.      Peraturan Pemerintah

4.      Peraturan Presiden

5.      Peraturan Daerah, yang meliputi:

Ø  Peraturan Daerah Provinsi

Ø  Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Ø  Peraturan Desa

C.     TEORITISASI TENTANG TATA URUTAN PERUNDANG- UNDANGAN DI INDONESIA

a.      Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan

Sejak Indonesia merdeka tangal 17 Agustus 1945 ada beberapa peraturan yang mengalami tata urutan perundang - undangan, yaitu :

1)      Ketetapan MPRS nomor XX/MPRS/1966 tentang “Memorandum DPR-GR mengatur “Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia”.

2)      Pada era reformasi, MPR telah mengeluarkan produk hukum yang berupa Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000 tentang “Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang - Undangan”.

3)      Pada tahun 2004 melalui UU RI no. 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan

Berdasarkan TAP MPR No. III/MPR/2000  tentang  Sumber  Hukum  dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan, tata urutan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia adalah :

1.      Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) merupakan hukum dasar tertulis Negara Republik Indonesia, memuat dasar dan garis besar hukum dalam penyelenggaraan negara.

2.      Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (TAP MPR-RI) merupakan putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai pengemban kedaulatan rakyat yang ditetapkan dalam sidang-sidang MPR

3.      Undang-Undang

Undang-Undang (UU) dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama Presiden untuk melaksanakan UUD 1945 serta TAP MPR-RI.

4.      Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu)

Perpu dibuat oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, dengan ketentuan sebagai berikut:

·         Perpu harus diajukan ke DPR dalam persidangan yang berikut.

·         DPR dapat menerima atau menolak Perpu dengan tidak mengadakan perubahan.

·         Jika ditolak DPR, Perpu tersebut harus dicabut.

5.      Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah (PP) dibuat oleh Pemerintah untuk melaksanakan perintah undang-undang

6.      Keputusan Presiden

Keputusan Presiden (Keppres) yang bersifat mengatur dibuat oleh Presiden untuk menjalankan fungsi dan tugasnya berupa pengaturan.

7.      Peraturan Daerah

Peraturan Daerah adalah peraturan yang dibuat oleh Pemerintah Daerah Propinsi dan Kabupaten atau Kota, untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan dalam rangka melaksanakan kebutuhan daerah. Oleh karena itu dalam pembuatan Peraturan Daerah harus disesuaikan dengan kebutuhan daerah. Materi Peraturan Daerah adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan.

b.      Rumusan pasal 7 ayat (1)  Undang - undang nomor 10 tahun 2004 sebagai berikut:

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Dasar 1945 merupakan Hukum Dasar tertulis NegaraRepublik Indonesia dan berfungsi sebagai sumber hukum tertinggi. L.J. van Apeldoorn menyatakan Undang-Undang Dasar adalah bagian tertulis dari suatu konstitusi. Sedangkan E.C.S. Wade menyatakan Undang-Undang Dasar adalah naskah yang memaparkan rangka dan tugas-tugas pokok dan badan- badan pemerintahan suatu negara dan menentukan pokok-pokok cara kerja badan-badan tersebut.Miriam Budiardjo, menyatakan bahwa Undang-Undang Dasar memuat ketentuan-ketentuan mengenai organisasi negara, hak-hak asasi manusia, prosedur mengubah UUD, dan memuat larangan untuk mengubah sifat tertentu dari Undang-Undang Dasar

Undang-Undang Dasar pada umumnya berisi hal-hal sebagai berikut :

1.      Organisasi negara, artinya mengatur lembaga-lembaga apa saja yang ada dalam suatu negaradengan pembagian kekuasaan masing-masing serta prosedur penyelesaian masalah yang timbul diantara lembaga tersebut. 

2.      Hak-hak asasi manusia

3.      Prosedur mengubah Undang-Undang Dasar,

4.      Memuat larangan untuk mengubah sifat tertentu dariundang-undang dasar, seperti tidak muncul kembaliseorang diktator atau pemerintahan kerajaan yangkejam.

5.      Memuat cita-cita rakyat dan asas-asas ideologi Negara.

Dalam tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia,menurut Miriam Budiardjo, Undang-Undang Dasar 1945 mempunyai kedudukan yang istimewa dibandingkan dengan undang-undang lainnya, hal ini dikarenakan :

1.      UUD dibentuk menurut suatu cara istimewa yang berbeda dengan pembentukan UU biasa

2.      UUD dibuat secara istimewa untuk itu dianggap sesuatu yang luhur

3.      UUD adalah piagam yang menyatakan cita-cita bangsa Indonesia dan merupakan dasar organisasi kenegaraan suatu bangsa,

4.      UUD memuat garis besar tentang dasar dan tujuan Negara

c.       Undang-undang

Undang-undang merupakan peraturan perundang-undangan untuk  melaksanakan UUD 1945. Lembaga yang berwenang membuat UU adalah DPR bersama Presiden. Adapun kriteria agar suatu permasalahan diatur melalui Undang-Undang antara lain adalah:

1.      UU dibentuk atas perintah ketentuan UUD 1945, 

2.      UU dibentuk atas perintah ketentuan UU terdahulu,

3.      UU dibentuk dalam rangka mencabut, mengubah, dan menambah UU yang sudah ada,

4.      UU dibentuk karena berkaitan dengan hak asasi manusia,

5.      UU dibentuk karena berkaitan dengan kewajiban atau kepentingan orang banyak.

Adapun prosedur pembuatan undang-undangadalah sebagai berikut:

1.      DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang.

2.      Setiap Rancangan Undang - Undang dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama.

3.      Rancangan Undang-Undang (RUU) dapat berasal dari DPR, Presiden, atau DPD.

DPD dapat mengajukan kepada DPR, RUUyang berkaitan dengan:

1.      otonomi daerah.

2.      hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah,

3.      pengelolaan sumber daya alam,

4.      sumber daya ekonomi lainnya, dan

5.      yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.

d.      Peraturan Pemerintah penganti Undang-Undang(PERPU)

Dibentuk oleh presiden tanpa terlebih dahulu mendapat persetujuan DPR.PERPU dibuat dalam keadaan “darurat” atau mendesak Karena permasalahan yang munculharus segera ditindaklanjuti. Setelah diberlakukanPERPU tersebut harus diajukan ke DPR untuk mendapatkan persetujuan.

e.       Peraturan Pemerintah

Kriteria pembentukan Peraturan Pemerintah adalah sebagai berikut:

a.              Peraturan Pemerintah tidak dapat dibentuk tanpa adanyaUU induknya. Setiap pembentukan Peraturan Pemerintahharus berdasarkan undang-undang yang telah ada.

b.              Peraturan Pemerintah tidak dapat mencantumkan sanksi pidana, jika UU induknya tidak mencantumkan sanksi pidana..

c.              Peraturan Pemerintah tidak dapat memperluas ataumengurangi ketentuan UU induknya. Isi atau materi Peraturan Pemerintah hanya mengatur lebih rinci apa yangtelah diatur dalam Undang-Undang induknya

d.             Peraturan Pemerintah dapat dibentuk meskipun UU yang bersangkutan tidak menyebutkan secara tegas, asal Peraturan Pemerintah tersebut untuk melaksanakan UU.

f.       Peraturan Presiden

Peraturan Presiden adalah peraturan yang dibuat oleh Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara sebagai atribut dari Pasal 4ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.Peraturan Presiden dibentuk untuk menyeleng-garakan pengaturan lebih lanjut perintah Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah baik secara tegas maupun tidak tegas diperintahkan pembentukannya

g.      Peraturan Daerah

Peraturan Daerah adalah peraturan yang dibuatoleh Pemerintah Daerah Propinsi dan Kabupatenatau Kota, untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan dalamrangka melaksanakan kebutuhan daerah. Oleh karenaitu dalam pembuatan Peraturan Daerah harusdisesuaikan dengan kebutuhan daerah. MateriPeraturan Daerah adalah seluruh materi muatandalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dantugas pembantuan

BAB III

     KESIMPULAN

Pancasila sebagai sumber hukum adalah dijadikannya Pancasila sebagai sumber bagi penyusunan  norma hukum di Indonesia. Negara Indonesia memiliki  hukum nasional yang merupakan satu kesatuan sistem hukum. Sistem hukum Indonesia itu bersumber dan berdasar pada pancasila sebagai norma dasar bernegara.

Pasal  2 Undang-undang No. 10 Tahun 2004  menyatakan bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum  negara. Hal ini sesuai dengan  kedudukannya sebagai dasar (filosofis)  negara sebagaimana tertuang dalam pembukaan UUD 1945 Alinea IV.

                     

Hirarki adalah penjenjangan setiap jenis peraturan perundang-undangan yang didasarkan pada dasar bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak bisa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Kekuatan hukum peraturan perundang-undangan adalah sesuai dengan hirarkinya. hierarki peraturan perundang undangan ditahun 1966 melalui TAP MPRS No. XX/MPRS/1966

Hirarki peraturan perundang-undangan di Indonesia berdasar pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004

Ketetapan MPR No. III/MPR/2000 Tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang. Kalau selama ini Peraturan Daerah (Perda) tidak dimasukkan dalam tata urutan peraturan perundang-undangan, setelah lahirnya Ketetapan MPR No. II Tahun 2000, Perda ditempatkan dalam tata urutan tersebut setelah Keputusan Presiden.

Sejak Indonesia merdeka tangal 17 Agustus 1945 ada beberapa peraturan yang mengalami tata urutan perundang – undangan.

Dalam tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia,menurut Miriam Budiardjo, Undang-Undang Dasar 1945 mempunyai kedudukan yang istimewa dibandingkan dengan undang-undang lainnya

DAFTAR PUSTAKA

- Maria Farida Indrati. S, Ilmu Perundang-undangan; Dasar-dasar Pembentukannya, Kanisius, Yogyakarta, 2007.

- Maria Farida Indrati. S, Ilmu Perundang-undangan; Proses dan Teknik Pembentukannya, Kanisius, Yogyakarta, 2007. .

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Peraturan Perundang-Undangan.

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah.

Erwin Muhammad, pendidikan keluarganegaraan Republik Indonesia, PT. Rafika aditama. Bandung, 2010

Hendratno Edie Toet, Negara kesatuan, desentralisasi dan pederalisasi, graha ilmu, Yogyakarta, 2009

Assiddiqie Jimly, konstitusi dan konstilualisme Indonesia, sinar grafika, jakarta 2010